Ini Solusi Tim Jokowi-JK Selesaikan Tingginya Subsidi BBM

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Jakarta -Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya Rp 200 triliun lebih dan banyak dinikmati orang yang tak berhak, bakal menjadi 'PR' presiden baru. Tim dari calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Jusuf Kalla (JK) mengaku punya solusi.

Darmawan Prasodjo selaku tim sukses Jokowi-Jk di bidang energi mengatakan, penyelesaian masalah energi dan subsidi ini sangat sederhana. Dia punya cara dengan menggenjot penggunaan bahan bakar gas (BBG) yang saat ini belum optimal dilakukan.

"Apabila energi alternatif seperti gas dioptimal, maka konsumsi BBM yang mahal akan menurun. Sektor transportasilah yang menyerap subsidi energi yang sangat besar, karena itu konversi BBM dan BBG di sektor transportasi harus disegerakan. Untuk itu disiapkan insentif menarik tata niaga gas sehingga bisa memacu pertumbuhan infrastrukktur gas," papar Darmawan dalam diskusi 'Membahas Visi Misi Energi ke Depan' di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2014).

Menurut Darmawan juga, bila 30% moda transportasi di Indonesia dialihkan menggunakan BBG, maka jumlah subsidi BBM bisa ditekan Rp 60 trilun. Jadi ada dua cara untuk menekan subsidi BBM, pertama mengalihkan transprotasi untuk menggunakan BBG, dan kedua menggunakan energi kerakyatan.

"Sehingga neraca perdagangan menjadi positif," jelas Darmawan.

Konsep JK Soal Pembangunan Ekonomi Masyarakat Bawah

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Mamuju, - Cawapres Jusuf Kalla memulai kampanye hari ini dengan mengunjungi kebun Kakao di Mamuju, Sulawesi Barat. JK dalam orasinya berbicara soal pembangunan ekonomi yang harus bisa dinikmati langsung masyarakat bawah.

JK berkunjung ke perkebunan Kakao di Mamuju didampingi isterinya untuk menengok perkembangan 'Gerakan Kakao Nasional' yang dicanangkannya saat masih menjabat wakil presiden.

"Saya melihat pohon cokelat ini luar biasa dan saya senang petani tentang apa yang dicapai. Memang setiap pembangunan harus dapat dinikmati masyarakat bawah," ujar JK di Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulbar, Kamis (12/6/2014).

"Karena itu kita harus memilih pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat langsung yaitu melalui produktivitas," imbuhnya.

JK mencontohkan, perkebunan sawit penting dan memiliki nilai jual, tapi di daerah lain bahkan Malaysia sawit bersaing ketat di pasaran.

"Kita buka di sini cokelat agar langsung kena masyarakat. Saya datang 6 tahun lalu warga mengeluh. Semua mengeluh. Pak Gubernur sampaikan (keluhan)," ujar JK.

"Saya sampaikan, jangan rakyat sulit karena masalah bibit kurang bagus, dan lainnya. Makanya dinamakan gerakan nasional bukan proyek. Proyek itu pemerintah, tapi gerakan itu tanggungjawab gubernur, DPR, semuanya," imbuhnya.

Mamuju, - Melalui konsep pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah yang diaplikasikan dalam 'Gerakan Nasional Kakao', terbukti bisa meningkatkan pendapat dan ekonomi masyarakat.

Semula petani kakao dalam satu hektar hanya bisa menghasilkan 200 Kg per tahun, setelah ada 'Gerakan nasional Kakao' meningkat tajam menjadi 2,5 sampai 3 ton per tahun.

"Kita akan lanjutkan bukan hanya 2 ton, tapi harus lampaui hasil (kako) Afrika. Mereka bisa 4 ton. Berapapan biayanya, pemerintah dan DPR akan tanggung karena itu untuk rakyat langsung," tutur ketua umum PMI itu.

"Kalau ingin sejahterakan rakyat, tingkatkan cara hidup langsung salahsatunya dengan perkebunan rakyat. Pemerintah bertanggungjawab pada usaha rakyat. Insya Allah kami akan pegang amanah bersama Jokowi," tegasnya

Dituding Dalangi Beredarnya Surat Pemecatan Prabowo, Ini Respons Jokowi-JK

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Jakarta - Pihak Prabowo-Hatta menuding beredarnya dokumen negara tentang rekomendasi pemecatan DKP dalam kasus HAM 1998 didalangi kubu Jokowi-JK. Apa respons timses Jokowi-JK?

"Saya kira enggak ya, kami sejak awal menolak model kampanye hitam. Apakah itu tabloid, surat Kejaksaan Agung, atau surat apapun yang berbau fitnah, SARA, memecah belah, kita serahkan ke kepolisian," ujar Ketua tim pemenangan Jokowi-JK Tjahjo Kumolo usai Seminar Nasional 'Peluang Capres Pemilu 2014' yang diadakan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakpus, Kamis (12/6/2014). 

Tjahjo mengatakan, Jokowi dan timnya tidak tahu menahu soal beredarnya dokumen rahasia yang menyebutkan rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari TNI. Tjahjo menduga surat itu sengaja diedarkan oleh orang-orang di luar pihak Jokowi-JK. 

"Sosial media kan orang bebas. Orang bisa mengata-ngatain Pak Jokowi. Di twitter saja kan bebas, orang bisa ngata-ngatain, mau buka-buka kedok orang kan bebas," ucap Sekjen PDIP ini. 

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo tersebut, yang beredar di masyarakat, berisi keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.

Di Depan Ratusan Santri, Jokowi Beberkan Cara Kerja Bersama KPK

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Selama menjadi gubernur DKI Jakarta, capres Joko Widodo beberapa kali bekerja sama dengan KPK. Ia pun membeberkan cara kerjanya dengan benteng anti korupsi itu untuk menggaet suara para santri.

"Ketika saya tahu ada yang tidak baik, detik itu juga kepala dinas saya copot, dokumen lelang saya serahkan ke KPK," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6/2014).

Jokowi juga membeberkan cara kerjanya sebagai gubernur yaitu blusukan. Menurutnya, blusukan adalah caranya untuk mengetahui langsung dari warga apa yang paling mereka butuhkan.

"Saya ini biasanya di kantor satu jam, lalu kemudian ke RT-RT, ke pasar. Saya selalu bertanya, apa keinginannya dan kesulitannya. Ibu-ibu bilang pendidikan dan kesehatan. Sekolah anak cuma sampai SD, kan SPP-nya gratis, oh ternyata masih ada uang buku dan tas. Itu di Jakarta, bagaimanan di daerah?" kata suami dari Iriana itu.

Mantan walikota Solo itu kemudian menyinggung soal Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Ia kemudian menawarkan produk yang serupa yakni Kartu Indonesia sehat dan tambahan dana untuk pendidikan.

"Itu semua sudah saya jalankan di walikota dan gubernur. Ini sudah dibuktikan, bukan seperti yang lain, yang baru akan melakukan," kata Jokowi.

Dampak KJS di Jakarta pun ditambahkannya untuk merayu para santri di ponpes tersebut. Seperti membludaknya jumlah pasien di rumah sakit dan puskesmas, dan penggunaan kartu untuk pelayanan masyarakat.

"Sistem kartu agar gampang pengawasan. Kalau nggak, akan lari kemana-mana anggarannya. Ini kebutuhan dasar yang harus kita berikan," kata Jokowi.