Jokowi Akui Tak Bisa Penuhi Syarat Koalisi dari Golkar

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Penyebab gagalnya koalisi antara Partai Golkar dengan koalisi partai pendukung pasangan Jokowi-Kalla terjawab sudah. Faktornya tak lain karena Partai Golkar melalui Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Ical mengajukan syarat yang tak bisa dipenuhi oleh PDIP.

Menurut calon presiden dari poros PDIP Joko Widodo, awalnya Partai Golkar hampir pasti mendukung dirinya bersama Jusuf Kalla. Namun, semuanya pupus setelah Aburizal Bakrie menolak ketentuan koalisi tanpa syarat yang diajukan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Iya, beliau (Ical) meminta, pokoknya ada syarat. Dan itu tidak bisa kita penuhi, gitu saja sudah," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014). 

Karena itu Jokowi juga mengaku heran dengan manuver Ical yang kembali mendatangi kediaman Megawati sehari jelang pembukaan pendaftaran capres-cawapres di KPU. Padahal, dia sudah tahu bahwa koalisi yang dibangun PDIP sama sekali tanpa syarat.

"Ndak tahu, pokoknya memang ada permintaan. Padahal kita kan sudah sampaikan bahwa kerja sama ini tanpa syarat," ucapnya. 

Karena tidak menerima bentuk koalisi tanpa syarat itu, Jokowi mengatakan Ical menyebut Jokowi dan PDIP bersikap abu-abu. "Kita bilang koalisi tanpa syarat, ya kita dibilang abu-abu, gitu loh. Padahal nggak, kita tegas. Kan kalau mau bergabung harus ada power," ucap Jokowi. 

Terkait adanya kabar yang mengatakan Golkar meminta jatah 7 kursi menteri di kabinet sebagai syarat dukungan kepada Jokowi, mantan Walikota Surakarta itu tak menjawab. Namun demikian, ia juga tidak membantah kabar tersebut. 

"Saya tidak bisa sampaikan. Tapi kalau ada sesuatu permintaan yang tidak bisa kita penuhi, mau bagaimana? Kita sudah sampaikan kerja sama kita tanpa syarat," tegas Jokowi. 

Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi poros Gerindra yang mengusung Prabowo-Hatta untuk Pilpres 2014. Keputusan itu diambil Ical tak lama setelah pertemuannya dengan Megawati gagal mencapai kesepakatan. 

Berhenti Sementara Jadi Gubernur, Jokowi Siapkan Rumah Baru

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Joko Widodo segera menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk sementara waktu demi maju sebagai calon presiden. Jika sudah menjadi Gubernur non-aktif nanti, pria yang karib disapa Jokowi itu tak akan mendapatkan fasilitas negara yang selama ini didapatkannya, seperti mobil dan rumah dinas.

Mantan Walikota Solo itu pun telah menyiapkan rumah untuk ditempatinya nanti. Karena tidak mempunyai rumah di Jakarta, Jokowi tampaknya akan menyewa sebuah rumah. 

"Iya, ada rumahnya, sudah siap..." ujar Jokowi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (20/5/2014). 

Namun dia belum bersedia membeberkan lokasi rumah yang telah dipersiapkan itu. Yang pasti, letaknya tak jauh dari rumah dinasnya di Jalan Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat.

"Masih rahasia tempatnya, nanti saya tunjukin. Rumahnya sudah ada. Pokoknya dekat," ucap Jokowi.

Hak Gubernur yang tak lagi diperoleh Jokowi setelah dinyatakan berhenti sementara dari tugasnya, antara lain menyerahkan rumah jabatan dan perlengkapannya serta kendaraan dinas kepada pemerintah.

Selain itu, dia juga tidak dapat menggunakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris, biaya pemeliharaan rumah, pemeliharaan kendaraan dinas, serta pemeliharaan kesehatan.

Pendukung Minta Jokowi Tolak Koalisi Dengan Golkar

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Aliansi masyarakat sipil Indonesia Hebat (Almisbat) minta kepada Capres Jokowi dan PDIP untuk menolak koalisi dengan partai Golkar sebagai manifestasi dari visi misinya melakukan revolusi mental dan memutus mata rantai atau hubungan dengan rezim Orde Baru.

"Kami melihat Golkar itu identik dengan rezim Orde Baru yang banyak melakukan KKN, pelanggaran HAM, dan pelaku kerusakan di segala lini kehidupan bangsa Indonesia saat berkuasa selama 32 tahun. Golkar saat ini juga masih menetapkan seperti Golkar dulu," kata Sekjen Almisbat Hendrik Sirait, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Almisbat merupakan Aliansi masyarakat sipil dimana banyak mantan aktivis mahasiswa dan LSM yang mendukung Capres Jokowi dan menjadi tim sukses yang non organik atau volunter (sukarela). Mereka mengklaim punya jaringan Almisbat di 20 kota yang siap mensukseskan Jokowi menjadi presiden period 2014-2019.

Dengan didampingi Tedy Wibisana, anggota Dewan Nasional Almisbat dan Hendra Hasanudin, Kordinator Jaringan dan Kampanye Almisbat, Hendrik menegaskan agar Jokowi dan PDIP tetap percaya diri berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKB.

"Visi dan misi Capres Jokowi yakni revolusi mental bangsa Indonesia sudah bagus dan tepat untuk membawa kemajuan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tapi jika berkoalisi dengan Golkar maka akan merusak visi misi Jokowi sejak awal Pemilu Presiden," tegas Hendrik.

"Jokowi akan menjadi tahanan Golkar bila menerima tawaran koalisi dari partai penguasa rezim Orba. Jokowi akan sulit menjalankan revolusi mental jika berkoalisi dengan Golkar, " katanya.

Almisbat juga meminta Jokowi dan PDIP untuk tidak memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi karena pernah menjadi ketua umum Partai Golkar.

Wasekjen PDIP Sebut Pendamping Jokowi Diumumkan Jumat Ini

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, pengumuman bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo akan diumumkan pada Jumat (16/5/2014) pekan ini.

"Kapan diumumkan? Itu saat Jumat suci. Jumat suci tinggal tersisa satu hari lagi, Jumat 16 Mei besok. Jadi kita tunggu saja empat hari lagi," kata Basarah dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (12/5/2014) siang. Basarah tidak menjelaskan lokasi dan cara pengumuman cawapres untuk Jokowi itu.

Hari Jumat digunakan oleh PDIP untuk mendeklarasikan pencapresan Jokowi. Pada Jumat 914/3/2014), Jokowi mengumumkan kesiapannya menjadi capres acara deklarasi di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara. Di hari yang sama, di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, partai "Banten Hitam" mengumumkan mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang penunjukan Jokowi sebagai capres.

Jika PDIP tetap memilih hari Jumat untuk pengumuman cawapres, maka hanya ada satu hari Jumat yang tersisa sebelum batas akhir pencalonan presiden. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pendaftaran capres/cawapres pada 18-20 Mei 2014.

Basarah menambahkan, hingga saat ini partai koalisi pendukung Jokowi masih mempertimbangkan cawapres yang tepat. Nantinya akan diadakan pertemuan antara Ketua Megawati, Jokowi, beserta dua ketua umum partai yang telah berkoalisi, yakni Surya Paloh (Partai Nasdem) dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).

"Nanti akan didiskusikan di sana siapa cawapresnya yang terbaik. Semua bisa mengusulkan, tapi keputusan tetap ada di tangan Bu Mega," kata Basarah. 

Arbi Sanit: Duet Jokowi-JK Bisa Bikin Keok Prabowo-Hatta

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Konstelasi politik selama sepekan akan sangat menarik, peta pertarungan memperebutkan posisi presiden dan wakil presiden pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden 2014 mengerucut.

Kemungkinan besar capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo akan berhadap-hadapan dengan capres dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto jika hanya terjadi dua poros.

Pengamat politik senior dari Universitas Indonesia Arbi Sanitmengatakan popularitas Jokowi masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo. Fakta itu terlihat dari berbagai lembaga survei yang digelar selama ini.

Namun penentuan cawapres kedua capres akan menentukan perimbangan kekuatan masing-masing. Arbi pun menyebutkan mantan Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla sangat tepat menjadi cawapres Jokowi untuk memastikan kemenangan melawan pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres 9 Juli mendatang.

"Jika Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), maka Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dipastikan akan kalah," katanya dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Senin (12/5/2014).

Arbi memaparkan berbagai kelebeihan duet Jokowi-JK, menurutnya duet ini jauh lebih unggul dibandingkan bila Jokowi berpasangan dengan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad atau Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Ia menyebutkan bahwa JK memiliki pengetahuan yang luas di bidang ekonomi, pemerintahan, kepemimpinan dan hubungan luar negeri. "JK itu mengerti persoalan Timur-Tengah," tegasnya.

Arbi pun meragukan kualitas Abraham Samad dan Mahfud MD yang hanya beken di bidang hukum. Padahal posisi wapres, kata dia, mencakup seluruh masalah pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Arbi mengatakan pasangan Jokowi-JK adalah pasangan ideal dan berkualitas.

Di sisi lain, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dinilai kurang kuat daya tariknya bila langsung berhadapan dengan Jokowi di Pilpres. Pasalnya, kedua tokoh ini dinilai hanya menguasai ekonomi, sementara diragukan menguasai bidang yang lain. Secara popularitas juga keduanya kalah dibandingkan dengan Jokowi-JK.

Namun yang terpenting, Arbi mengingatkan, Jokowi bisa kalah jika berpasangan dengan Abraham Samad atau Mahfud MD. Pasalnya, kedua tokoh itu tidak memiliki popularitas yang tinggi bila dibandingkan dengan JK. Apalagi, bila Prabowo tiba-tiba berpasangan dengan tokoh populer lainnya seperti Dahlan Iskan.

Apalagi, bila Partai Demokrat besutan SBY membentuk poros baru, dan mencalonkan salah seorang dari peserta konvensinya. Maka suara akan terbagi, dan peta menuju kursi RI 1 akan semakin sulit. Karena itu, pasangan Jokowi-JK merupakan pasangan ideal dan jaminan kemenangan dalam pandangan pengamat politik berkualitas Arbi Sanit. 

Kristiadi: Benar, Jokowi Tak Perlu Bangun Koalisi Besar

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Keramaian politik beberapa hari ini cenderung terfokus pada dua poros, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Dua poros itu digadang-gadang menjadi kontestan terkuat yang akan bertarung di Pemilu Presiden 2014.

Dari PDI-P, mandat diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi bakal calon presiden. Sementara itu, Gerindra mengusung Ketua Dewan Pembinanya, Prabowo Subianto.

Kedua tokoh itu memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil berbagai survei. Perbedaannya hanya pada komitmen pembentukan kabinet. Jokowi menginginkan kabinet yang jauh dari proses transaksional, sedangkan Prabowo mengidamkan koalisi besar untuk menyolidkan kinerja pemerintah dengan parlemen.

Pengamat politik dari Centre For Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, dalam prinsip berpolitik, Jokowi lebih unggul ketimbang Prabowo. Salah satu indikatornya adalah pilihan koalisi yang diterapkan Jokowi dengan aturan ketat.

Kristiadi menjelaskan, dalam negara yang menganut sistem presidensial, pemerintahan tak perlu dibentuk dengan koalisi gemuk. Pasalnya, roda pemerintahan menjadi otoritas penuh pemerintah berkuasa dan tak perlu ada pihak yang menyatakan diri sebagai oposisi.

"Paling benar itu Pak Jokowi. Otoritas pemerintahan ada di pemerintah, maka koalisinya enggak perlu besar-besar," kata Kristiadi, Rabu (7/5/2014).

Menurutnya, kesuksesan pemerintahan terletak pada soliditas kabinet, dan sebanyak-banyaknya mengeluarkan kebijakan yang prorakyat. Kesuksesan koalisi ramping telah dibuktikan oleh Jokowi saat memimpin DKI Jakarta.

"Di Jakarta sudah dibuktikan, dan berhasil. Soalnya Jokowi berani terbuka, punya program prorakyat, dan membuat DPRD enggak berkutik," ujarnya.

Mengenai Prabowo, lanjut Kristiadi, dirinya melihat ada hasrat ingin berkuasa yang sangat besar dalam diri mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. Hal tersebut tercermin saat Prabowo sibuk menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh politik, salah satunya adalah bakal capres dari Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Pada kesempatan sebelumnya, Kristiadi bahkan menilai Aburizal telah mulai mencairkan suasana karena menyiratkan kesiapannya menjadi bakal cawapres Prabowo, walau di sisi lain duet Prabowo-Aburizal di pilpres, ia anggap tak akan membawa hasil signifikan.

"Ini bisa jadi kartu mati. Kesamaan keduanya bukan soal visi, tapi soal kepentingan ingin berkuasa, alasan lainnya sudah enggak masuk akal," pungkasnya.

Jokowi sebut koalisi PDIP bertambah, nama cawapres tetap

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyampaikan secara resmi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif. Bagi PDI Perjuangan, hasil rekapitulasi yang disampaikan KPU tadi malam belum berpengaruh banyak pada peta politik PDIP jelang Pilpres Juli mendatang.

"Engga ada," kata bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, di sela kunjungannya ke Pasar Beriman, Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (10/5).

Hanya saja, kata Jokowi, sapaan Joko Widodo, PDI Perjuangan dalam waktu dekat akan mengumumkan 'teman' baru sebagai mitra koalisi. Dicecar partai yang dimaksud, Jokowi tidak menjelaskannya lebih lanjut.

"Dalam sehari, dua hari ini akan ada yang deklarasi lagi," tambahnya.

Meski partai koalisi bertambah, mantan wali kota Solo ini memastikan tidak ada pergeseran nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Rencananya, nama cawapres yang disimpan rapat oleh Jokowi akan dideklarasikan minggu depan.

"Enggak, masih. Saya kira masih sama, enggak ada perubahan mengenai cawapres. Pengumumannya seminggu lagi lah," kata Jokowi.

Nama cawapres pendamping Jokowi, sebenarnya sudah dikantongi oleh dia dan Megawati Soekarnoputri. Jokowi mengungkapkan calon kuat untuk mendampinginya di Pilpres, berasal dari satu daerah yakni Makassar, Sulawesi Selatan. Dia mengungkapkan, kedua nama itu adalah Jusuf Kalla dan Abraham Samad.

"JK sama Samad," ujarnya di ruang tunggu Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (9/5).

Jokowi Beri Sinyal Calon Wapres dari Luar Jawa

=> Ingin Lebih Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengindikasikan bahwa calon wakil presiden yang akan dipilihnya berasal dari luar Jawa. Ia mengaku sudah memutuskan siapa pendampingnya dalam pemilihan umum pada 9 Juli mendatang.

Ketika ditanya siapa calon pendampingnya, awalnya Jokowi balik bertanya kepada para wartawan. "Saya dari mana?" katanya di Hotel Oasis, Rabu, 6 Mei 2014. Wartawan menjawab, "Jawa." Jokowi kemudian berkata lagi, "Berarti dari luar."

Wartawan menegaskan lagi apakah calon pasangannya berasal dari luar Jawa, ia kembali bertanya, "Saya dari mana?" Kemudian para wartawan menjawab lagi, "Jawa." Lalu Jokowi berkata, "Berarti dari luar." (Baca: Kata Jokowi tentang Jusuf Kalla)

Setelah itu, Jokowi menjelaskan keputusan mengenai cawapres tidak sepenuhnya karena faktor Jawa atau luar Jawa, muda atau tua. "Meski begitu, kami tidak berpikir ini Jawa atau luar Jawa, muda atau tua, laki-laki atau perempuan," katanya. (Baca: Duet Dengan Jokowi, Kalla Yakin Juara Satu Putaran)

Ia mengatakan calon wakil presiden telah diputuskan dan segera dideklarasikan. Gubernur DKI Jakarta ini menyebut deklarasi sekitar antara tanggal 9-14 Mei. Terdiam selama beberapa detik, Jokowi mengatakan, "Pengumuman antara 9-14 Mei." 

Calon wakil presiden yang berasal dari luar Pulau Jawa sedikitnya ada tiga orang. Mereka yang sering disebut-sebut itu adalah Abraham Samad dan Jusuf Kalla dari Sulawesi Selatan serta Ryamizard Ryacudu dari Palembang.

KOALISI PARTAI Jokowi: Ada titik terang koalisi dengan PKB & PPP

=> Ingin Lebih Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko "Jokowi" Widodo mengaku telah menemui titik terang terkait wacana koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan lebih detail perihal tersebut.

"Titik terangnya (koalisi) dengan dua partai, PKB dan PPP, sudah ada. Tapi belum selesai. Kalau belum ada titik temu, apa yang mau saya sampaikan," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (30/4/2014) malam.

Menurut Jokowi, kesepakatan koalisi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Terlebih, pendekatan ini terkait dengan koalisi serta dukungan pencapresan dirinya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Ia menjelaskan, perlu pertemuan berulang kali dan pendekatan intensif untuk membahas perihal tersebut. 

Dalam berbicara koalisi ini, Jokowi tidak melakukannya sendiri. Tim internal PDI-P juga gencar melakukan komunikasi politik dengan petinggi parpol lainnya, termasuk dengan PKB dan PPP.

"Yang dibicarakan berkaitan dengan kerja samanya nanti seperti apa, mengurus negara seperti apa, dan mengurus rakyatnya bagaimana," kata Jokowi. (Kurnia Sari Aziza)

Jokowi sudah temui Sekjen PPP bahas koalisi

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, telah melakukan pertemuan dengan Sekjen PPP M Romahurmuziy. Dimana dalam pertemuan itu mereka membahas koalisi antara PPP dan PDI Perjuangan.

"Memang sudah bertemu dengan beliau, ya untuk membahas kerja sama itu," katanya di depan rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati No.7, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4).

Dia menambahkan, pertemuan membahas agenda dan langkah yang akan dilakukan kedua partai setelah berlangsungnya pemilihan umum. Tapi, sampai saat ini kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat.

"Sudah bertemu tapi belum ketemu," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan, rencana pertemuan dilakukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Tetapi sayangnya, Hamzah membatalkan permitaan tersebut.

"Ketemu Pak Hamzah Haz sebagai fungsionaris PPP dan Wapres Bu Mega," jelasnya.

Koalisi dengan PPP, Jokowi: Tinggal Sedikit Lagi

Capres PDI Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) memastikan, koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tinggal selangkah lagi. PDIP tinggal menunggu hasil rapat pimpinan partai berlambang Kabah tersebut.

"Tinggal sedikit lagi, tinggal menunggu musyawarah," ujar dia usai menemui relawan yang tergabung dalam Relawan Buruh Sahabat Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4).

Jokowi memperkirakan, kedua belah pihak tinggal melakukan dua sampai tiga pertemuan lagi untuk mencapai kesepakatan koalisi.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah bertemu dengan Sekjen PPP M Romahurmuziy untuk membahas masalah koalisi. Namun, koalisi tersebut baru bisa terlaksana setelah hasil Rapimnas keluar. 

Sebab, sesuai amanat Mukernas PPP di Bandung pada 7-9 Februari 2014, koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas.

Jokowi: Ada Titik Terang Koalisi dengan PKB dan PPP

Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko "Jokowi" Widodo, mengaku telah menemui titik terang terkait wacana koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kendati demikian, ia belum dapat menjelaskan lebih detail perihal tersebut.

"Titik terangnya (koalisi) dengan dua partai, PKB dan PPP, sudah ada. Tapi belum selesai. Kalau belum ada titik temu, apa yang mau saya sampaikan," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (30/4/2014) malam.

Menurut Jokowi, kesepakatan koalisi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Terlebih, pendekatan ini terkait dengan koalisi serta dukungan pencapresan dirinya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Ia menjelaskan, perlu pertemuan berulang kali dan pendekatan intensif untuk membahas perihal tersebut. 

Dalam berbicara soal koalisi ini, Jokowi tidak melakukannya sendiri. Tim internal PDI-P juga gencar melakukan komunikasi politik dengan petinggi parpol lainnya, termasuk dengan PKB dan PPP. "Yang dibicarakan berkaitan dengan kerja samanya nanti seperti apa, mengurus negara seperti apa, dan mengurus rakyatnya bagaimana," kata Jokowi.

Ini Jurus Jokowi Membangun Koalisi untuk Nyapres

Joko Widodo, calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akan fokus membicarakan mengenai koalisi. Menurut dia, pembicaraan koalisi terkait langkah eksternal dan internal yang akan mulai dilakukan.  "Koalisi kan ada internal dan eksternal. Kalau eksternal ketemu-ketemu, kalau internal ada perencanaan, tahapan-tahapan yang dilakukan apa," kata Gubernur DKI Jakarta itu di Balai Kota, Kamis, 10 April.

Lalu apa saja langkah internal dan eksternal itu? "Tidak bisa saya buka semuanya. Masak saya buka semua," katanya.  (Baca: Hasil Lengkap Hitung Cepat Pemilu 4 Lembaga Survei)

Tengah malam kemarin, Jokowi tiba-tiba dipanggil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri ke kediamannya di Jalan Teuku Umar. Padahal pukul 20.00, Jokowi baru saja rapat di Teuku Umar, kediaman Mega. Gubernur DKI Jakarta ini sampai harus membatalkan acara siaran live di beberapa stasiun televisi.

Ditemui setelah melakukan pertemuan mendadak dengan Megawati, Jokowi mengatakan pembahasan yang dilakukan terkait koalisi, baik koalisi parlemen maupun koalisi dalam pemilihan umum presiden.

Tapi, ia enggan mengelaborasi lebih lanjut isi pertemuannya dengan Megawati. Di akhir wawancara tengah malam kemarin, Jokowi mengindikasikan akan melakukan suatu hal hari ini. "Saya akan melakukan sesuatu besok," katanya.

Kemarin, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan pihaknya akan lebih sering melakukan pertemuan politik dengan partai lain termasuk Golkar. "Kami mendorong sebanyak-banyaknya pertemuan, menjalin kerja sama (dengan Golkar). Tapi kerja sama tidak didasarkan pada pembagian kursi dan pembagian kekuasaan," katanya. Menurut dia, Aburizal Bakrie alias Ical, Ketua Umum Golkar, bukanlah sosok orang asing. "Saya kenal sudah lama," katanya.

Jokowi sudah beberapa kali bertemu Ical untuk membahas mengenai kemungkinan koalisi. Ical, kata Jokowi, juga sudah beberapa kali bertemu Megawati Sukarnoputri untuk membahas koalisi. Jokowi juga mengatakan partainya sudah melakukan pertemuan dengan hampir semua partai peserta pemilu, termasuk dengan Prabowo Subianto, calon presiden Gerindra.

Hasil hitung cepat empat lembaga survei menunjukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara tertinggi dengan capaian 19 persen dalam pemilu legislatif 9 April 2014 kemarin.

Jokowi Temui Wiranto Ajak Koalisi?

Menjelang Pilpres 9 Juli mendatang, PDIP gencar menjajaki partai lain untuk teman koalisi. Bakal capres PDIP Jokowi disebut-sebut telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

"Setahu saya sudah (ketemu Wiranto)," ujar Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo usai mendampingi pertemuan Megawati dan Hamza Haz di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014).

Tjahjo menjelaskan, pertemuan itu untuk meningkatkan silaturahmi sekaligus komunikasi politik membahas seputar koalisi. Begitu pun dengan sejumlah tokoh politik lainnya, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB) Muhaimin Iskandar, dan lainnya.

Namun, Tjahjo enggan menyebutkan kapan persisinya pertemuan antara Jokowi dan mantan Panglima TNI itu dilakukan. "Tanya Pak Jokowi jelasnya. Semua ketemu. Beliau ingin silaturahmi dengan ketemu tokoh-tokoh. Pak Akbar Tandjung, JK, Ical sudah. Wiranto sudah," jelasnya.

Pertemuan tersebut, imbuh Tjahjo, umumnya masih sebatas komunikasi politik atau tahap penjajakan. Belum ada keputusan koalisi. Sebab, PDIP masih menunggu hasil penghitungan suara Pileg nasional pada 9 Mei mendatang.

"Kebanyakan baru komunikasi. Hasilnya tunggu tanggal 9," pungkas Tjahjo.

Minggu 27 April malam, Jokowi menemui Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di kediamannya  Jalan Purnawarman, Senopati, Blok M, Jakarta Selatan. Namun dalam pertemuan yang tak kurang dari 2 jam itu, Jokowi mengaku hanya sekedar makan malam.

Namun Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristianto menyebut, pertemuan kedua tokoh itu membahas mengenai kerja sama antara PDIP dan Golkar. Keduanya juga membicarakan mengenai cawapres untuk Jokowi.

"Tentu saja ini kaitannya juga dengan kerja sama termasuk siapa yang akan menjadi cawapres Jokowi juga dibahas. Itu yang membahas antara Akbar Tandjung dengan Pak Jokowi sendiri," ucap Hasto usai mendampingi Jokowi pada pertemuan itu.

Pada kesempatan yang sama Akbar Tandjung membenarkan perihal itu. Menurutnya, pertemuan malam itu membahas soal partai. "Saya bicara kami sebagai partai," ujar Akbar.

Salah satunya, mantan Ketua Umum DPP Golkar itu menyampaikan kepada Jokowi bahwa partainya saat ini sedang mempersiapkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Dalam Rapimnas nanti, DPP Golkar juga akan menjelaskan tentang hasil dalam Pemilu Legislatif 2014.

Jokowi juga sebelumnya menyatakan akan bersafari politik dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agenda terserbut diakui akan dilakukan setelah menyambangi Partai Nasdem, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Nanti yang ke lain. Semuanya. Saya akan ke semua, termasuk (bertemu) Demokrat," ungkap Jokowi, saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu 13 April lalu. (Raden Trimutia Hatta)