Dituding Dalangi Beredarnya Surat Pemecatan Prabowo, Ini Respons Jokowi-JK

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Jakarta - Pihak Prabowo-Hatta menuding beredarnya dokumen negara tentang rekomendasi pemecatan DKP dalam kasus HAM 1998 didalangi kubu Jokowi-JK. Apa respons timses Jokowi-JK?

"Saya kira enggak ya, kami sejak awal menolak model kampanye hitam. Apakah itu tabloid, surat Kejaksaan Agung, atau surat apapun yang berbau fitnah, SARA, memecah belah, kita serahkan ke kepolisian," ujar Ketua tim pemenangan Jokowi-JK Tjahjo Kumolo usai Seminar Nasional 'Peluang Capres Pemilu 2014' yang diadakan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakpus, Kamis (12/6/2014). 

Tjahjo mengatakan, Jokowi dan timnya tidak tahu menahu soal beredarnya dokumen rahasia yang menyebutkan rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari TNI. Tjahjo menduga surat itu sengaja diedarkan oleh orang-orang di luar pihak Jokowi-JK. 

"Sosial media kan orang bebas. Orang bisa mengata-ngatain Pak Jokowi. Di twitter saja kan bebas, orang bisa ngata-ngatain, mau buka-buka kedok orang kan bebas," ucap Sekjen PDIP ini. 

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo tersebut, yang beredar di masyarakat, berisi keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara.

Di Depan Ratusan Santri, Jokowi Beberkan Cara Kerja Bersama KPK

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Selama menjadi gubernur DKI Jakarta, capres Joko Widodo beberapa kali bekerja sama dengan KPK. Ia pun membeberkan cara kerjanya dengan benteng anti korupsi itu untuk menggaet suara para santri.

"Ketika saya tahu ada yang tidak baik, detik itu juga kepala dinas saya copot, dokumen lelang saya serahkan ke KPK," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6/2014).

Jokowi juga membeberkan cara kerjanya sebagai gubernur yaitu blusukan. Menurutnya, blusukan adalah caranya untuk mengetahui langsung dari warga apa yang paling mereka butuhkan.

"Saya ini biasanya di kantor satu jam, lalu kemudian ke RT-RT, ke pasar. Saya selalu bertanya, apa keinginannya dan kesulitannya. Ibu-ibu bilang pendidikan dan kesehatan. Sekolah anak cuma sampai SD, kan SPP-nya gratis, oh ternyata masih ada uang buku dan tas. Itu di Jakarta, bagaimanan di daerah?" kata suami dari Iriana itu.

Mantan walikota Solo itu kemudian menyinggung soal Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Ia kemudian menawarkan produk yang serupa yakni Kartu Indonesia sehat dan tambahan dana untuk pendidikan.

"Itu semua sudah saya jalankan di walikota dan gubernur. Ini sudah dibuktikan, bukan seperti yang lain, yang baru akan melakukan," kata Jokowi.

Dampak KJS di Jakarta pun ditambahkannya untuk merayu para santri di ponpes tersebut. Seperti membludaknya jumlah pasien di rumah sakit dan puskesmas, dan penggunaan kartu untuk pelayanan masyarakat.

"Sistem kartu agar gampang pengawasan. Kalau nggak, akan lari kemana-mana anggarannya. Ini kebutuhan dasar yang harus kita berikan," kata Jokowi.

Tidar: Akun Facebook penyebar surat palsu Jokowi dihapus

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Ormas sayap Partai Gerindra Tunas Indonesia Raya (Tidar) membantah telah menyebarkan surat palsu penangguhan penahanan Jokowi dalam kasus pengadaan bus Transjakarta. Surat palsu tersebut diperoleh dari akun Facebook yang belakangan sudah dihapus.

Ketua Tidar DKI Jakarta Yudha Permana merasa yakin bahwa tuduhan Kubu Jokowi - JK kepada sekretaris Tidar Jakarta Selatan Edgar Jonathan sebagai pelaku penyebar surat palsu itu salah alamat. Yudha mengaku tidak tahu, siapa pelaku yang membuat surat yang di dalamnya terdapat tanda tangan palsu Jokowi .

"Belum tahu (pelakunya), karena kita posting sudah di-delete, hilang, banyak saksi juga ya kami dari Tidar ( Facebook penyebar hilang)," kata Yudha kepada merdeka.com, Selasa (3/6).

Untuk menghadapi tuduhan itu, pihaknya sudah menyiapkan tim hukum bagi Edgar. "Kita ada tim hukum yang akan menghadapi ini," imbuhnya.

Yudha menambahkan, selama ini Tidar selalu melakukan kegiatan positif dalam mengkampanyekan dan mengajak agar para anak muda berpartisipasi dalam pemilu. Karena itu, dia membantah jika Tidar dituduh melakukan black campaign.

"Kita terus kampanye positif, itu ciri khas Tidar positif dan kreatif. Itu sudah kita buktikan di pileg kemarin. Setiap minggu kita bikin acara di Car Free Day, ada Marching Band dan lainnya," tutur dia.

Oleh sebab itu, dia menilai tuduhan yang dilakukan Kubu Jokowi-JK salah alamat. "Jelas kami membantah, jadi salah alamat kalau menurut kita," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu beredar surat di media sosial dan kalangan wartawan. Surat itu berisi tentang permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung kepada Jokowi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013. Namun, belakangan surat itu diketahui palsu.

Atas dasar itu, anggota tim pemenangan Jokowi - JK bidang Hukum Umum, Trimedya Panjaitan mendatangi Bareskrim Polri. Tujuannya melaporkan dugaan pemalsuan surat penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengatasnamakan Joko Widodo ( Jokowi ).

"Sudah ketahuan (pelaku). Kalau kita ikutin di medsos hasil komunikasi mereka bisa dilihat nama Edgar Jonathan S. Dia adalah ketua Tidar (Tunas Indonesia Raya milik Gerindra) Jakarta Selatan," kata Trimedya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/6).

Untuk memperkuat laporan tersebut, ketua Bidang Hukum PDIP itu membawa berbagai barang bukti dan saksi yang mengetahui perihal penipuan dan penggelapan surat tersebut.

"Ini kan problemnya tidak surat tapi seakan-akan Jokowi yang membuat itu," lanjutnya.

Purnawirawan jenderal ngumpul di Tebet, ngrumpi bareng Jokowi

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Purnawirawan TNI dan Polri menggelar acara silaturahmi dukungan bagi calon Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam acara yang digagas oleh Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dihadiri oleh 216 purnawirawan TNI-Polri.

"Kita yakin terhadap kapasitas, kualitas dan integritas pasangan Jokowi-JK, karenanya kita datang kali ini," kata panitia pelaksana Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy dalam sambutannya di Balai Kartini, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini menambahkan, purnawirawan TNI-Polri tidak pernah pensiun. Mengutip kalimat Jenderal Besar Amerika Serikat (Purn) Douglas MacArthur, menurutnya, prajurit tua tidak pernah mati, dia hanya surut ke belakang.

Dalam acara yang dihadiri Jokowi, turut hadir di antaranya mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN A.M. Hendro Priyono, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, dan mantan Kapolri Da'i Bachtiar.

Ogah kembali ke masa orba, aktivis 98 dukung Jokowi-JK

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Sejumlah aktivitas 98 yang mengatasnamakan 'Front Indonesia Muda' ogah kembali ke masa orde baru di mana kala itu gaya militerisme ditegakkan dalam kedaulatan negara. Aktivis inilah yang menggulingkan kepemimpinan Presiden Soeharto dengan orde barunya. Mereka khawatir jika negara dipimpin dengan gaya militer pengekangan, pemerintahan represif pasti kembali terjadi.

Bagi mereka Prabowo Subianto yang ketika 1998 menjadi Pangkostrad masih berlumur dosa. Capres dari Gerindra itu dinilai masih tidak bisa membuktikan di mana 13 aktivis yang hilang kala itu belum kembali.

"Ada statement yang menyebut bahwa Prabowo bersih dari pelanggaran HAM, menurut kami ini masih ada masalah. Kalau klaim mana bukti. Kalau benar bersih tolong yang masih hidup kembalikan. Kalau ada tapi mati dimana jasadnya," kata Ketua Front Indonesia Muda Febrianto di sela deklarasi di Cafe Ngopi Doeloe, Bandung, Selasa (3/6).

Febri mengaku, kala menggulingkan Presiden Soeharto dia beserta dengan aktivis lainnya berjuang, berkeringat dan berteriak bersama untuk menghentikan gaya pemerintahan yang mengekang. "Kami adalah orang yang terlibat. Sekarang beberapa teman-teman kumpul lagi karena merasa ada sebuah kegelisahan, itu sebenarnya bisa datang kembali karena bangkitnya pemerintahan yang represif atau pemerintahan yang sangat tidak menghargai perjuangan warga. Kami bersatu dan sepakat membuat ini," ujarnya.

Indonesia yang sudah berjalan demokratis baginya jangan kembali lagi kepada massa orde baru. Pemerintahan militeristik jauh dari kebebasan. Kaum muda memiliki tanggung jawab untuk terus terlibat dalam dinamika kemerdekaan.

Baginya Pilpres 2014 merupakan mekanisme kontrak sosial untuk memilih pemimpin negara yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. "Hal itu yang kami lakukan untuk memilih pasangan Jokowi-Jusuf Kalla," terangnya.

Dia menambahkan akan membangun platform perjuangan. "Ketika ada presiden yang sangat demokratis itulah yg kami perjuangkan. Kita tidak ingin menengadahkan tangan tapi kita twarkan agenda perjuangan," tegasnya.

Agar tidak lupa dia kembali mengingatkan kepada rakyat Indonesia. "Kita akan datang ke masyarakat dan mensosialisasikan apa nilai yg telah kita perjuangakan. "Sekarang sudah kelihatan. Jokowi adalah simbol kerakyatan. Sedangkan kubu sana (Prabowo) adalah di kubu militer. Semangat reformasi adalah pro kerakyatan," tegasnya.

Tidar, ormas sayap Gerindra ancam polisikan balik kubu Jokowi-JK

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Tunas Indonesia Raya (Tidar) ormas sayap Partai Gerindra, mengancam akan melaporkan balik tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) karena telah mempolisikan Edgar Jonathan S. Tidar menilai tim pemenangan Jokowi-JK telah melakukan pencemaran nama baik pada Edgar dan Tidar.

"Kami akan melaporkan balik pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Edgar sebagai pribadi dan Tidar (Tunas Indonesia Raya) sebagai organisasi kepemudaan sayap Gerindra segera setelah bukti-bukti terkumpul lengkap," kata Wakil Ketua Tidar DKI Jakarta, Nur Ali Prayoga kepada merdeka.com, Selasa (3/6).

Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti terkait tudingan yang dilontarkan kubu Jokowi-JK. Pihaknya membantah Edgar selaku anggota Tidar membuat surat palsu penangguhan penahanan Jokowi kepada Kejagung. 

"Saat ini Edgar menjabat sebagai ketua Tidar Pengurus Cabang (PC) Jakarta Selatan," katanya.

"Sejak berdiri Tidar fokus di kegiatan, aksi nyata juga pelopor kampanye positif dan kreatif. Tidar juga pernah membuat kegiatan kampanye positif dan kreatif cagub DKI Jokowi Basuki salah satunya yaitu flashmob kotak-kotak di Bundaran HI pada 2012," katanya.

Seperti diketahui, tim pemenangan Jokowi-JK kemarin melaporkan Edgar Jonathan S atas nama pimpinan Tidar ke Bareskrim Polri. Ia dituding melakukan pemalsuan surat penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengatasnamakan Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah ketahuan (pelaku). Kalau kita ikutin di medsos hasil komunikasi mereka bisa dilihat nama Edgar Jonathan S. Dia adalah ketua Tidar (Tunas Indonesia Raya milik Gerindra) Jakarta Selatan," kata anggota tim pemenangan Jokowi-JK bidang Hukum Umum, Trimedya Panjaitan, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/6).

Pihaknya menuding surat rekayasa itu dibuat untuk menghancurkan citra Jokowi di masa pilpres ini.

Simpatisan Jokowi-JK Bawa Spanduk "Indonesia Damai Tanpa PraHaRa"

=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/

Simpatisan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla membawa berbagai spanduk dan atribut saat mengantarkan pasangan tersebut ke gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014) siang. Ada sebuah spanduk yang menarik perhatian, bertuliskan "Indonesia Damai Tanpa PraHaRa". 

Banyak pihak menyebut PraHaRa merupakan akronim dari pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Spanduk itu dibuat oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). 

Salah seorang anggota Repdem yang enggan disebutkan namanya, mengaku kalau spanduk itu memang ditujukan pada pasangan Prabowo-Hatta. 

"Kita juga tidak menyebut nama mereka di spanduk, jadi ya tidak apa-apa. Lagipula kalau Indonesia dipimpin Jokowi-JK, (Indonesia) damai tanpa prahara," seloroh dia kepada wartawan.  

Spanduk tersebut diarak dari Taman Menteng dan melalui Jalan HOS Cokroaminoto ke gedung KPU. Sayangnya, personel kepolisian menghadang rombongan itu untuk masuk ke dalam area gedung KPU. 

Selain itu, saat pengambilan nomor urut selesai dilaksanakan, tak sedikit pendukung yang menyerukan "penculikan 98" kepada rombongan Prabowo-Hatta yang berada di sisi barat KPU. "Jangan senang-senang lah, kembalikan saja korban penculikan," seru salah seorang pendukung. 

Sekadar informasi, belakangan ini, Prabowo terus diserang dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1998. Sementara pendukung lainnya lebih memilih untuk mensyukuri nomor urut para jagoannya. 

"Cak Imin (Muhaimin Iskandar) pasti senang sekali Pak Jokowi-JK dapat nomor dua. PKB kan nomor urut dua," kata seorang pendukung Jokowi-JK lainnya.  

Sementara itu, pendukung Prabowo-Hatta terus menyanyikan lagu "Garuda di Dadaku" setelah pengumuman nomor urut di Pilpres 2014. Selain itu, mereka juga terus menyerukan "Prabowo Presiden" dan "Nomor Satu Wahid, Presiden Kita Nomor Satu".