=> Ingin Mengenal Jokowi Lebih Dalam Kunjungin Juga http://www.evywers.com/
Gubernur DKI Jokowi menyambangi kantor pusat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Jokowi berdiskusi dengan pengurus Walhi, yang mengeluhkan tak adanya badan khusus yang menangani sengketa lingkungan dan agraria.
Jokowi mendatangi kantor Walhi pada Senin (12/5/2014) sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi terlibat diskusi dengan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abet Nego Tarigan seputar kondisi dan isu lingkungan terkini baik secara global maupun nasional.
"Pengelolaan sumber daya alam kita sangat sektoral melibatkan persoalan-persoalan yang ada. Kami melihat tantangan dan ancaman ke depan dalam hal lingkungan. Terus bagaimana lingkungan dikelola ke depan," ujar Abet di kantornya, Jl Tegal Parang Utara No 14, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014).
Data dari Mabes Polri menyebutkan, konflik terbesar yang dihadapi dalam negeri adalah sekotor agraria. Disusul oleh agama dan politik. Selama satu jam pertemuan itu digelar.
"Tapi sayang ketertarikan terhadap konflik terbesar ini (agraria) tidak terlalu diperhatikan. Usulan kami 10 tahun yang lalu membentuk badan atau komisi untuk menyelesaikan masalah sumber daya alam," lanjutnya.
Jokowi menanggapi masalah ekologi ini dengan serius. Hal ini dikarenakan isu lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja tetapi juga global. Menurutnya, banyak orang yang hanya memperhatikan masalah di hilirnya saja tanpa mau mengurus yang di hulunya.
"Kita tahu sekarang bencana ekologis ada kenaikan 300 persen. Di Jakarta saja kita kena banjir karena masalah ekologi yang ada di atasnya tidak diperhatikan. Harusnya dua-duanya dikerjakan," tutur Capres PDIP yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang andalannya ini.
"Saya setuju dengan WALHI, memang harus ada badan yang menyelesaikan tentang lingkungan hidup karena sudah menjadi konflik berkepanjangan. Terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan agraria banyak sekali. Kita punya masalah lingkungan mau perginya ke mana, ke Kementerian Perhutanan (Kemenhut), ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pertahanan juga bisa," tutupnya.
Gubernur DKI Jokowi menyambangi kantor pusat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Jokowi berdiskusi dengan pengurus Walhi, yang mengeluhkan tak adanya badan khusus yang menangani sengketa lingkungan dan agraria.
Jokowi mendatangi kantor Walhi pada Senin (12/5/2014) sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi terlibat diskusi dengan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abet Nego Tarigan seputar kondisi dan isu lingkungan terkini baik secara global maupun nasional.
"Pengelolaan sumber daya alam kita sangat sektoral melibatkan persoalan-persoalan yang ada. Kami melihat tantangan dan ancaman ke depan dalam hal lingkungan. Terus bagaimana lingkungan dikelola ke depan," ujar Abet di kantornya, Jl Tegal Parang Utara No 14, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (12/5/2014).
Data dari Mabes Polri menyebutkan, konflik terbesar yang dihadapi dalam negeri adalah sekotor agraria. Disusul oleh agama dan politik. Selama satu jam pertemuan itu digelar.
"Tapi sayang ketertarikan terhadap konflik terbesar ini (agraria) tidak terlalu diperhatikan. Usulan kami 10 tahun yang lalu membentuk badan atau komisi untuk menyelesaikan masalah sumber daya alam," lanjutnya.
Jokowi menanggapi masalah ekologi ini dengan serius. Hal ini dikarenakan isu lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja tetapi juga global. Menurutnya, banyak orang yang hanya memperhatikan masalah di hilirnya saja tanpa mau mengurus yang di hulunya.
"Kita tahu sekarang bencana ekologis ada kenaikan 300 persen. Di Jakarta saja kita kena banjir karena masalah ekologi yang ada di atasnya tidak diperhatikan. Harusnya dua-duanya dikerjakan," tutur Capres PDIP yang mengenakan kemeja putih berlengan panjang andalannya ini.
"Saya setuju dengan WALHI, memang harus ada badan yang menyelesaikan tentang lingkungan hidup karena sudah menjadi konflik berkepanjangan. Terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan agraria banyak sekali. Kita punya masalah lingkungan mau perginya ke mana, ke Kementerian Perhutanan (Kemenhut), ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pertahanan juga bisa," tutupnya.
Like the Post? Share with your Friends:-
0 komentar:
POST A COMMENT